Hukum Dalam Pandangan Saya

Manusia dalam kehidupannya mempunyai keinginan serta kepentingan. Secara umum hampir semua manusia mempunyai keinginan serta kepentingan yang sama, yakni kekayaan, jabatan terhormat, kedudukan yang tinggi, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat bahwa meskipun demikian dalam kenyataannya manusia dihadapkan pada kondisi dan situasi yang berbeda satu sama lain. Seorang individu mungkin saja dihadapkan pada situasi serta kondisi yang memungkinkan untuk mewujudkan keinginannya, sementara individu lain justru sebaliknya dia dihadapkan pada kondisi serta situasi yang sulit dan tidak memungkinkan untuk meraih apa yang diinginkannya. Saya ambil contoh misalnya, si A hidup dalam keadaan berkecukupan. Sementara si B situasinya secara ekonomi dalam keadaan kekurangan. Suatu hari mereka menginginkan suatu hal sama. Mereka sama-sama berkeinginan untuk membeli sepatu. Bagi si A yang kehidupannya berkecukupan tidaklah sulit untuk mewujudkan keinginannya tersebut, sementar bagi si B yang dalam keadaan sebaliknya pastilah dia kesulitan untuk mewujudkannya.

Dari ilustrasi di atas muncul sebuah pertanyaan. Apa yang dilakukan si B untuk dapat mewujudkan keinginannya tersebut? Kita mungkin saja dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan enteng, yakni “tinggal pinjam kok, apa susahnya”. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dalam kenyataannya ada individu-individu yang ketika dihadapkan pada kondisi tersebut justru mereka melakukan hal-hal yang bodoh dan merugikan orang lain, misalnya mencuri, memalak, dan lain-lain. Jika demikian, adakah sesuatu yang bisa membuat individu-individu tersebut jera dan bahkan kemudian bisa membuat mereka berubah menjadi individu-individu yang lebih beradab?  Dan jawabannya adalah ada. Apakah sesuatu itu? Sesuatu itu adalah apa yang kita sebut sebagai Hukum.

Berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang sebuah kebutuhan. Kenapa saya katakan hukum adalah kebutuhan? Karena hukumlah yang menyebabkan manusia tetap eksis hingga saat ini. Coba anda bayangkan jika manusia tidak memiliki hukum, setiap orang akan bebas melakukan apapun yang mereka kehendaki demi meraih apa yang diinginkannya. Misalnya, manusia bebas membunuh satu sama lain tanpa adanya hukum yang mengusutnya.  Jika itu terjadi eksistensi manusia pasti akan berakhir. Karena itu hukum mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia.

Hukum merupakan penjabaran konkrit dari norma-norma yang ada di masyarakat. Sebelum hukum itu wujud secara tertulis, maka sebelumnya dalam suatu masyarakat sudah lebih dulu eksis norma-norma. Norma agama, norma adat, dan norma susila hanyalah sebagian dari norma-norma yang nilainya eksis dan menjadi tolok ukur tata kehidupan masyarakat. Norma agama adalah norma yang nilai-nilainya bersumber dari Tuhan YME. Norma adat merupakan norma yang nilainya bersumber dari kearifan lokal masyarakat. Sementara itu, norma susila merupakan norma yang nilai-nilainya merupakan sebuah kemestian yang eksis dalam nurani setiap individu.

Berbeda dengan hewan, manusia memiliki akal. Sehingga hukum dari sudut pandang manusia tentulah berbeda dengan hukum dari sudut pandang hewan. Dari sudut pandang hewan, hukum adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah aku. Aku kuat aku berkuasa. Maka, jika aku kuat ya akulah hukum. Aku bebas membuat hukum seperti apa yang aku inginkan, aku tidak peduli dengan keadilan, aku tidak peduli dengan rasa aman, dan aku tidak peduli  dengan kedamaian bagi yang lainnya. Aku berkuasa sehingga aku bebas melakukan apapun yang diinginkan karena tidak ada apapun yang aku langgar.  Aku bebas menindas karena aku yang mengendalikan hukum. Sementara itu, hukum dari sudut pandang manusia bukanlah hukum dalam pengertian “siapa yang kuat dialah yang berkuasa”. Hukum dalam pengertian manusia adalah hukum yang memberikan rasa keadilan, rasa aman dan kedamaian. Hukum dari sudut pandang manusia adalah hukum yang dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum itu sendiri, misalnya keadilan.

 

Dalam pelaksanaannya hukum bersandar pada prinsip-prinsip yang mesti ditegakan. Keadilan dan persamaan hanyalah sebagian dari prinsip-prinsip tersebut. Seiring dengan tegaknya prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan hukum, maka sasaran pelaksanaan hukum tersebut akan lebih terarah. Dan kemudian, hal itu akan membawa pada keadaan dimana hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Karena itu, merupakan sebuah keharusan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya prinsip-prinsip hukum tersebut.

  

Hukum memiliki fungsi yang mesti dilaksanakan. Fungsi hukum tersebut antara lain :

 

  1. Hukum sebagai alat kontrol, yakni hukum berfungsi untuk mengendalikan tata kehidupan masyarakat agar senantiasa berada dalam kondisi yang aman dan kondusif.
  2. Hukum sebagai alat rekayasa sosial

 

Apabila fungsi hukum tersebut dilaksankan sebagaimana mestinya, maka tujuan ultimat hukum pasti tercapai. Adapun tujuan ultimat hukum tersebut yakni menciptakan sebuah masyarakat yang beradab serta berbudi luhur. Suatu masyarakat yang senantiasa berjalan pada koridor-koridor yang benar serta menjadikan nilai kebenaran sebagai patokan dari setiap langkah kehidupannya.

Adanya hukum hendaknya memberikan rasa keadilan bagi si tertindas, rasa aman bagi masyarakat , dan kedamaian dalam kehidupan secara keseluruhan. Setiap individu tidak lagi mesti merasa khawatir mendapat perlakuan yang tidak adil, karena setiap ketidakadilan yang dilakukan baik oleh negara maupun oleh individu lainnya dapat ditindak dihadapan hukum. Oleh karena itu, hukum harus mencerminkan sebuah keadilan itu sendiri.

Hukum dapat menciptakan sebuah keadilan apabila didasari oleh persamaan. Persamaan dalam artian hukum tidak mengkotak-kotakan individu menjadi suatu golongan-golongan tertentu. Hukum hendaknya tidak mengenal si kaya ataupun si miskin, si kuat ataupun si lemah, serta pejabat ataupun rakyat jelata. Semua mesti sama dimata hukum.

Hukum mengatur hubungan tata kehidupan secara keseluruhan. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu dalam suatu wilayah hukum, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya serta mengatur tentang ketertiban umum. Hukum dalam pengertian pertama disebut hukum pidana, sementara hukum dalam pengertian kedua biasa disebut hukum privat atau perdata.

Kedua hukum tersebut diatas mempunyai perkara kajian masing-masing. Hukum pidana berkutat pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan antara negara dengan warga negara serta ketertiban umum, seperti misalnya pembunuhan, perampokan, teror, dan tindak kejahatan sejenis lainnya. Sementara itu, hukum perdata atau privat berkutat pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam suatu wilayah hukum yang sama, misalnya sengketa.

Baik hukum pidana maupun perdata sebenarnya mempunyai fungsi yang sama. Mengatur dalam pengertian tersebut bukanlah sebatas himbauan, tetapi mengatur disini juga menekankan sebuah keharusan bagi setiap individu masyarakat untuk tunduk serta  mentaatinya.

Karena itu, hukum sebagai peraturan, yang wajib bagi setiap orang di suatu wilayah hukum untuk tunduk serta mentaatinya, memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan tergantung berat atau kecilnya pelanggaran.

Dalam hukum pidana sanksi yang diberikan dapat berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan.

Terdapat 5 jenis Hukuman Pokok :

  1. Hukuman Mati

Bisa dikatakan bahwa hukuman jenis ini merupakan hukuman paling berat. Hukuman mati dalam prakteknya jarang dilakukan kecuali terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, misalnya Narkoba atau pembunuhan terencana.

  1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara sementara. Hukuman penjara sementara biasanya minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.

  1. Hukuman Kurungan

Hukuman ini dijatuhkan atas dasar pelanggaran yang ringan sehingga tidak seberat hukuman penjara. Terpidana bisa memilih antara menjalani kurungan atau membayar denda. Perbedaannya dengan hukuman penjara adalah hukuman ini hanya dilaksanakan di wilayah dimana terpidana tinggal. Sementara hukuman penjara dapat dilaksanakan dimanapun selama masih berada dalam suatu wilayah yang dipayungi hukum yang sama.

  1. Hukuman Denda

Terpidana dalam hal ini dapat memilih antara membayar denda atau menjalani kurungan. Kurungan sebagai pengganti denda maksimal selama 6 bulan.

  1. Hukuman tutupan

Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

Sementara itu, hukuman tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri melainkan disertakan sebagai tambahan pada hukuman pokok. Hukuman tambahan antara lain :

  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Penyitaan barang tertentu
  3. Pengumuman keputusan hakim

Dalam hukum perdata dikenal beberapa istilah putusan yang dijatuhkan hakim, seperti misalnya :

  1. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajiban) tertentu, contoh : salah satu pihak diharuskan membayar kerugian atau biaya perkara.
  2. Putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya berupa penegasan suatu kondisi hukum semata. Contoh :  penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa.
  3. Putusan konstitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menghasilkan suatu keadaan hukum yang baru. Contoh : memutuskan ikatan perkawinan.

Sehingga dari uraian diatas jelaslah bahwa sanksi dalam hukum perdata antara lain :

  1. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) tertentu
  2. Hilangnya suatu keadaan hukum yang kemudian diikuti pula dengan terciptanya kondisi hukum baru

Selain sanksi-sanksi yang telah diuraikan diatas. Hukum perdata juga mengenal adanya sanksi administratif. Sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran adminstrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa :

  1. Denda
  2. Pembekuan hingga pencabutan izin atau sertifikat
  3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi
  4. T indakan administratif

 

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s